Farmasi Melek Hukum (Edisi 3-Pelayanan Kefarmasian)

Standar

Proyek Farmasi Melek Hukum memasuki edisi ketiga. Setelah dua edisi sebelumnya, berkenalan dengan hal-hal yang bersifat umum dan obat sintesis, pada edisi ini aku akan mengenalkan tentang pelayanan kefarmasian. Secara sederhana, pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kefarmasian yang terdapat dalam edisi ketiga, yaitu:

  • Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 2008
  • Kepmenkes 983 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Obat Desa
  • Kepmenkes 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
  • Kepmenkes 1197 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
  • Kepmenkes 1332 tahun 2002 tentang Perubahan Permenkes 922 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
  • Kepmenkes HK.03.01 tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik
  • Modul TOT Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2008
  • Obat Wajib Apotik
  • Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik (CPFB) 2011
  • Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2006
  • Permenkes 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat
  • Permenkes 2406 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik
  • Permenkes HK.02.02 tahun 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
  • Permenkes tentang OWA
  • Staatsblad 419 tahun 1949 tentang Obat Keras

Silakan unduh di sini (7,48 MB)

Bagi pembaca yang ingin membagi ataupun meminta peraturan perundang-perundangan yang lain, dapat menuliskan di kolom komentar di bawah ini…

Yogyakarta, 29 Juli 2012

 

 

 

About these ads

4 responses »

  1. terima kasih untuk beranda ini, saya ingin bertanya jika ada komplain dari masyarakat setelah mengkonsumsi obat misalnya karena efek samping yang dialami, siapakah yang harus bertanggung jawab, dokter atau apoteker? terima kasih.

      • ma kasih, saya mengerti, hanya saja ada kejadian ketika farmasi menyerahkan obat tetrasiklin dengan penjelasan aturan minum satu jam sebelum makan, dokter penulis resep merasa tersinggung karena dia tidak mencantumkan kode “ac” pada resep tersebut, bagaimana menanggapinya dan apakah ada undang – undang yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab dokter dan apoteker secara terperinci?

      • Mengenai waktu makan tetrasiklin yg sblm makan,mgkn pasien jg mengonsumsi antasida,shg spy tdk terjadi interaksi antara ke2 obat,waktu makan obatnya dipisah…
        Mengenai tidak sregnya dokter,di UU 29/2004 psl 35 ayat 1,salah satu wewenang dr yaitu menulis resep & di PP 51/2009 psl 21 ayat 2,penyerahan & pelayanan obat oleh apoteker berdasarkan resep dr… Lalu,apoteker memiliki wewenang utk melakukan keputusan profesional dgn berbagai pertimbangan,itu implementasi dari kode etik apoteker indonesia…

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s