Farmasi Melek Hukum (Edisi 6-Lain-lain)

Standar

Tidak terasa, proyek kompilasi peraturan perundang-undangan (Farmasi Melek Hukum) memasuki edisi yang terakhir. Berbeda dengan kelima edisi sebelumnya yang bertemakan kesehatan, edisi keenam ini berisi tentang hal-hal di luar kesehatan. Akan tetapi, peraturan ini secara tidak langsung masih berhubungan dengan pribadi apoteker, baik yang berpraktek di pelayanan, industri, maupun distribusi.

Sub tema edisi keenam meliputi: pajak, perlindungan konsumen, sosial, ketenagakerjaan, dan kualifikasi nasional. Peraturan perundang-undangannya yaitu:

  • Permenkes 949 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
  • Perpres 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  • Perpu 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • PP 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  • PP 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  • PP 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  • PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
  • PP 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
  • RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  • UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • UU 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • UU 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • UU 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
  • UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  • UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • UU 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
  • UU 14 tahun 2001 tentang Paten
  • UU 16 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU
  • UU 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • UU 19 tahun 1992 tentang Merek
  • UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  • UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  • UU 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
  • UU 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • UU 34 tahun 2000 tentang Perubahan UU 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • UU 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Silakan unduh di sini (18,0 MB)

Bagi pembaca yang ingin membagi ataupun meminta peraturan perundang-perundangan yang lain, dapat menuliskan di kolom komentar di bawah ini…

Aku yakin, masih banyak kekurangan dalam proyek ini, sehingga saran dan kritik juga dapat dituliskan di kolom komentar di bawah ini…

Yogyakarta, 14 September 2012

 

 

 

8 responses »

    • Maksudnya data,apakah itu daftar perUUnya atau filenya? Yg farmasi secara umum atau lebih spesifik? Seperti pelayanan farmasi,farmasi industri,bahan alam

  1. bisa tolong kirimkan undang-undang/peraturan yang masih berlaku yang bisa menjadi dasar hukum pemusnahan obat/alkes kadaluarsa beserta dengan prosedur pemusnahan obat/alkes yg benar.trimakasih bx.

    • dasar hukum pemusnahan obat / alkes:
      * Kepmenkes No. 1332 tahun 2002 pasal 12
      * PP No. 72 tahun 1998 pasal 44 – 47
      prosedur pemusnahan obat / alkes: Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
      ketiga peraturan tersebut dapat diunduh di Farmasi Melek Hukum edisi 2 & 3…
      semoga membantu

    • Beberapa dasar hukum yg menjelaskan tentang pemusnahan resep:
      * Kepmenkes 280/MENKES/SK/V/1981 Pasal 7 ->
      a) Apoteker Pengelola Apotek mengatur resep menurut urutan tanggal dan nomor urutan penerimaan resep dan harus disimpan sekurang–kurangnya 3 tahun.
      b) Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 3 tahun dapat dimusnahkan.
      * Permenkes 922/MENKES/PER/X/1993 Pasal 17 ->
      (2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan di Apotik dengan baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

      Semoga membantu…

  2. Sangat bermanfaat, Terima Kasih..

    Saya mau tanya untuk peraturan perundangan-undangan dan dasar hukum apa saja yang terkait dengan industri farmasi. sepertinya belum ada di 6 edisi yang dimuat.

    Terima Kasih Sangat^^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s