Indonesia Mencari Apoteker

Standar

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas tersebut. Hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, salah satu permasalahan yang terjadi yaitu belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan terdepan (DTPK). Ibarat sistem yang saling berkaitan, SDM kesehatan adalah komponen di bidang input, sehingga apabila inputnya bermasalah maka output yang berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang layak juga akan ikut bermasalah.

Indonesia memiliki 183 kabupaten tertinggal (termasuk terpencil) yang tersebar di 27 provinsi atau sekitar 36,82% dari total kabupaten se Indonesia dan provinsi Sulawesi Barat menempati posisi pertama dengan persentase 100%. Ironisnya, sebagian besar SDM kesehatan terkonsentrasi di Pulau Jawa, padahal hanya terdapat 9 kabupaten tertinggal di pulau tersebut. Lebih spesifik lagi, dari 27 provinsi yang memiliki kabupaten tertinggal hanya 4 provinsi yang rasio Apotekernya melebihi rasio indikator Indonesia Sehat yaitu 10 tiap 100.000 penduduk. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh Apoteker agar semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kefarmasian dan kesehatan yang layak dan siapa saja yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan penyebaran Apoteker yang tidak merata?

Menurut hemat penulis, terdapat 3 solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu: pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pengangkatan Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan pembentukan Apoteker putra daerah.

1. Pengadaan CPNS
Pengadaan CPNS merupakan solusi yang paling ideal jika dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah dan Apoteker yang ditempatkan. Melalui jalur ini, pemerintah daerah lebih mudah untuk menentukan jumlah dan kualifikasi Apoteker yang dibutuhkan dengan memperhatikan anggaran keuangan daerah (APBD), selain itu pemerintah daerah dapat “mengikat” Apoteker untuk tidak berpindah ke daerah lain melalui iming-iming mendapatkan tugas belajar. Sedangkan untuk Apoteker sendiri, dengan pengangkatan CPNS akan lebih menjamin pengembangan karirnya seperti kenaikan pangkat, gaji, maupun tunjangan yang akan didapatkan.

2. Pengangkatan Apoteker PTT
Berkaca pada keberhasilan program PTT di daerah biasa, terpencil, dan sangat terpencil bagi dokter, dokter gigi, dan bidan, tidak ada salahnya Apoteker juga ikut serta dalam program ini. Terlebih lagi, dahulu sempat terbit PP 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian diundangkan. Dalam PP 41 tahun 1990, Apoteker wajib menjalankan masa bakti selama 3-5 tahun di sarana kesehatan milik pemerintah, perguruan tinggi sebagai pengajar ataupun di lingkungan TNI, sedangkan Apoteker yang tidak melaksanakan masa bakti akan dikenakan pidana dalam bentuk kurungan.

Untuk menarik minat Apoteker agar mengikuti program ini dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
• Kerja sama antara pemerintah daerah dengan universitas yang memiliki program studi profesi apoteker yang lokasinya dekat dengan daerah terpencil dan sangat terpencil.
• Pemberian insentif yang besarnya tergantung daerah penempatan.
• Waktu PTT yang berbeda tergantung daerah penempatan.
• Adanya kemungkinan diangkat sebagai CPNS dengan parameter kinerja selama penempatan.

3. Pembentukan Apoteker Putra Daerah
Pemerintah daerah yang mempunyai APBD besar dapat membuat program menyekolahkan putra daerahnya di pendidikan tinggi farmasi dan ada perjanjian bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya, maka wajib kembali ke kampung halaman. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi Apoteker tersebut. Program ini memberikan manfaat yang besar bagi daerah karena dengan Apoteker yang bertugas merupakan putra daerah maka akan timbul rasa kebanggaan yang besar dan dapat berdampak positif pada kinerjanya.

Peran serta dari berbagai pihak dalam menyukseskan 3 solusi di atas sangat dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, semua hal yang sudah direncanakan tidak akan berjalan dengan lancar. Pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pendidikan tinggi farmasi (APTFI) yang bertugas mencetak apoteker handal, dan tak lupa organisasi profesi apoteker (IAI) yang berfungsi sebagai wadah perjuangan aspirasi apoteker Indonesia harus melaksanakan tanggung jawab sebaik-baiknya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk merumuskan kebijakan, mempersiapkan perangkat, melaksanakan program, dan melakukan evaluasi secara rutin. Pemerintah daerah mulai menghitung kebutuhan Apoteker, mempersiapkan sarana pelayanan kesehatan, dan mengalokasikan APBD untuk tunjangan atau insentif Apoteker. Pendidikan tinggi farmasi melalui APTFI berusaha menetapkan standar pendidikan S1 farmasi dan profesi Apoteker yang sesuai dengan pelayananan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat dan memastikan setiap pendidikan tinggi farmasi melaksanakan standar tersebut. IAI harus siap untuk meningkatkan profesionalisme Apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menginspirasi penulis, pembaca, Apoteker, dan perumus kebijakan di negeri ini agar berbuat untuk meratanya penyebaran Apoteker.

Cikarang, 12 Mei 2013

2 responses »

  1. ada 2 hal yang harus dilakukan saat ini
    1. Saatnya apoteker tampil, buktikan bahwa keberadaan apoteker sangat penting dalam dunia kesehatan
    2. Sistem pemerintahan dimana perumusan kebijakan melalui DPR, menandakan masih sedikit wakil rakyat seorang apoteker atau berjiwa apoteker ada di senayan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s